Dinamika Politik Korsel: Kontroversi Pemakzulan PM Han dan Implikasinya bagi Presiden Yoon

Terlintas – Situasi politik di Korea Selatan (Korsel) kembali menjadi perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mosi parlemen yang bertujuan untuk memakzulkan Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo. Keputusan tersebut menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai partai politik di negara tersebut, terutama terkait dengan kemungkinan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.

Setelah MK memutuskan untuk menolak pemakzulan Han, ia dikembalikan ke posisinya sebagai PM sekaligus ditunjuk sebagai penjabat presiden pada Senin (24/3). Keputusan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai nasib pemakzulan Yoon yang masih dalam proses persidangan.

Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), yang berhaluan konservatif dan saat ini menjadi partai penguasa, menyatakan keyakinannya bahwa penolakan pemakzulan Han bisa menjadi indikasi bahwa MK juga akan menolak pemakzulan Yoon. Namun, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Partai Demokrat (Democratic Party) yang merupakan oposisi utama. Menurut mereka, MK kemungkinan akan mempertahankan pemakzulan Yoon, sementara keputusan terkait Han dinilai sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan politik.

MK menegaskan bahwa meskipun pemakzulan Han dianggap sebagai proses yang sah, tidak ditemukan bukti atau materi yang menunjukkan keterlibatannya dalam pemberlakuan darurat militer maupun pemberontakan yang dilakukan oleh presiden yang sedang dimakzulkan. Dengan demikian, belum ada indikasi jelas mengenai bagaimana keputusan pemakzulan Yoon akan diambil.

Sejumlah analisis dari media lokal, termasuk kantor berita Yonhap, menyebutkan bahwa MK belum menentukan apakah deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon dapat dianggap sah. Sementara itu, harian Hankyoreh menyoroti bahwa perubahan sikap MK dalam menetapkan prioritas persidangan pemakzulan Yoon dan Han diduga berkaitan dengan potensi pemilihan presiden yang dipercepat jika Yoon benar-benar dicopot dari jabatannya.

Menurut pandangan Lim Ji-bong, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Sogang, MK kemungkinan mempertimbangkan stabilitas politik negara dalam membuat keputusannya. Ia menilai bahwa dengan mengembalikan Han ke jabatannya lebih dulu, pemerintah dapat lebih siap menghadapi kemungkinan pemilihan presiden yang lebih awal. Seorang mantan hakim konstitusi yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan pandangan serupa. Ia menyebutkan bahwa MK mempercepat keputusan terkait Han demi menjaga kestabilan negara jika Yoon akhirnya dimakzulkan.

Selama sekitar tiga bulan setelah pemakzulan presiden dan perdana menteri, tugas sebagai penjabat presiden dijalankan oleh Choi Sang-mok, yang saat ini menjabat sebagai menteri keuangan serta wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi. Namun, jika pemakzulan Yoon dikukuhkan oleh MK, pemilihan presiden harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari.

Kasus pemakzulan Yoon bermula dari deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada malam 3 Desember tahun lalu. Beberapa jam setelah deklarasi itu diumumkan, Majelis Nasional Korsel yang dikuasai oleh oposisi mencabut keputusan tersebut. Pada 14 Desember, parlemen meloloskan mosi pemakzulan terhadap Yoon dengan alasan kegagalan dalam pemberlakuan darurat militer. Sejak saat itu, MK telah menggelar 11 sidang untuk membahas kasus pemakzulan ini.

Situasi semakin pelik ketika Yoon ditangkap di kantor kepresidenan pada 15 Januari, kemudian didakwa dalam status penahanan pada 26 Januari dengan tuduhan sebagai dalang pemberontakan. Ia menjadi presiden pertama dalam sejarah Korsel yang mengalami penangkapan serta diadili saat masih menjabat. Namun, keputusan pengadilan pada 8 Maret menyatakan bahwa ia dapat dibebaskan, dan jaksa penuntut memilih untuk tidak mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Seiring dengan berjalannya persidangan, perhatian publik terus tertuju pada bagaimana MK akan memutuskan nasib pemakzulan Yoon. Apakah putusan terhadap Han menjadi pertanda bahwa Yoon akan tetap mempertahankan posisinya, atau justru sebaliknya? Semua masih menjadi tanda tanya besar dalam dinamika politik Korsel yang terus berkembang.