Efisiensi APBN: Strategi Pemerintah dalam Memperkuat Keuangan Negara

Terlintas – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien dipandang sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keuangan negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan amanat dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi agar prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dapat terwujud dalam kebijakan keuangan negara.

Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, Puan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, ekonomis, serta bertanggung jawab. Ia juga menyatakan bahwa setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan rakyat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. DPR RI pun memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi APBN, dengan harapan bahwa penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan tidak disalahgunakan.

DPR RI telah menjalankan fungsi anggarannya selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 dengan mengarahkan pembahasan terhadap efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Berbagai rapat kerja telah dilakukan oleh komisi-komisi terkait bersama mitra kerja guna membahas alokasi anggaran kementerian dan lembaga. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar diperlukan dan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Selain itu, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025. Pengawasan ini menjadi langkah penting agar efisiensi yang diterapkan tetap berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat serta dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dirancang oleh pemerintah. Puan menegaskan bahwa DPR RI akan memastikan setiap kebijakan anggaran tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada pemborosan atau penyimpangan dalam penggunaan dana negara.

Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang dipimpin oleh Puan Maharani ini turut dihadiri oleh beberapa Wakil Ketua DPR RI, seperti Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir menunjukkan bahwa dari total 293 anggota DPR, sebanyak 248 anggota hadir secara langsung, sedangkan 45 anggota lainnya mendapatkan izin dari fraksi masing-masing.

Dengan adanya upaya efisiensi dalam pengelolaan APBN, diharapkan perekonomian nasional dapat semakin kuat dan kebijakan keuangan negara dapat berjalan lebih transparan. Pemerintah dan DPR RI terus bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.