OJK Dorong Penguatan Perbankan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Terlintas – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan pengembangan serta penguatan peran perbankan daerah, termasuk perbankan syariah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pernyataan resminya di Jakarta pada Selasa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa perbankan daerah harus semakin aktif dalam menjalankan perannya agar pertumbuhan sektor ini dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun regional.

Menurut Dian, kinerja perbankan daerah harus terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Jika hal ini dapat tercapai, maka secara agregat akan berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang lebih kuat dan stabil.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara berbagai pihak terkait di daerah, seperti Bank Indonesia, OJK, dan lembaga keuangan lainnya, perlu terus ditingkatkan agar pengembangan perbankan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Komitmen OJK terhadap penguatan perbankan daerah sebelumnya telah ditegaskan dalam kegiatan Dialog Bersama Industri Perbankan di Solo Raya, yang diselenggarakan di Kantor OJK Solo pada Jumat (21/3). Forum ini menjadi wadah bagi para pelaku industri keuangan untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi perbankan daerah.

Sebagai bagian dari amanat undang-undang, OJK memiliki tugas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penciptaan serta pemanfaatan sumber ekonomi baru. Oleh karena itu, guna memperkuat peran perbankan daerah, OJK telah menerbitkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR BPRS 2024-2027.

Dalam Pertemuan Industri Tahunan Jasa Keuangan 2025, OJK memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 9-11 persen. Peningkatan ini diprediksi akan didorong oleh pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai kisaran 6-8 persen. Perkiraan ini mencerminkan prospek positif perekonomian nasional, meskipun ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik masih berlanjut.

OJK juga mencatat bahwa perbankan nasional memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penyediaan pembiayaan bagi sektor usaha dan industri di Tanah Air.

Dari sisi stabilitas, kondisi industri perbankan nasional masih terjaga dengan baik. Pada Januari 2025, aset bank umum mengalami pertumbuhan sebesar 6,34 persen year on year (yoy), mencapai Rp12.410,7 triliun. Selain itu, kinerja intermediasi perbankan juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan kredit yang tetap berada pada double digit growth, yaitu 10,27 persen yoy atau mencapai Rp7.782,2 triliun. Sementara itu, penghimpunan DPK tercatat meningkat 5,51 persen yoy menjadi Rp8.879,3 triliun.

Perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hingga Januari 2025, total aset industri perbankan syariah naik sebesar 9,17 persen yoy menjadi Rp948,2 triliun. Market share perbankan syariah pun telah mencapai 7,5 persen dari total industri perbankan nasional. Dari sisi intermediasi, total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp639,1 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 9,77 persen yoy. Sementara itu, DPK yang berhasil dihimpun tercatat mencapai Rp737,4 triliun, mengalami pertumbuhan 9,85 persen yoy.

Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menunjukkan kinerja yang stabil. Fungsi intermediasi sektor ini tetap berjalan dengan baik, di mana total kredit atau pembiayaan yang disalurkan tumbuh 5,41 persen yoy menjadi Rp166,4 triliun. Penghimpunan DPK dalam industri ini juga mengalami kenaikan sebesar 8,70 persen yoy, mencapai Rp166,5 triliun per Desember 2024.

Sejalan dengan tren nasional, industri perbankan di wilayah Solo Raya juga mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan. Total aset perbankan di wilayah ini mengalami peningkatan sebesar 2,29 persen yoy, mencapai Rp119,53 triliun. Namun, terdapat kontraksi pada penyaluran kredit atau pembiayaan yang mengalami penurunan sebesar Rp2,8 triliun (-2,64 persen yoy) menjadi Rp103,6 triliun.

Meskipun terjadi penurunan dalam penyaluran kredit, penghimpunan DPK di Solo Raya tetap menunjukkan pertumbuhan positif. DPK tercatat meningkat sebesar 3,1 persen yoy, mencapai Rp97,8 triliun. Berdasarkan data tersebut, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang bagi perbaikan dan pemulihan sektor pembiayaan, terutama dalam menghadapi tantangan likuiditas di industri perbankan daerah.

Dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan oleh OJK, diharapkan perbankan daerah dan perbankan syariah dapat semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara regulator, perbankan, dan pelaku industri keuangan lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas serta perkembangan sektor perbankan di Indonesia.