PBB Desak Penghentian Operasi Militer Israel di Lebanon Selatan Pasca-Gencatan Senjata

Terlintas – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyatakan bahwa operasi militer serta “penjajahan” yang dilakukan oleh rezim Israel di Lebanon selatan harus segera dihentikan. Desakan ini disampaikan Guterres pada hari Jumat, 17 Januari, saat ia mengunjungi markas besar Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), yang terletak di Kota Naqoura, Lebanon selatan. Guterres menegaskan bahwa meskipun telah terjadi gencatan senjata hampir dua bulan, tindakan militer yang terus berlangsung tersebut jelas melanggar ketentuan yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Dalam pernyataannya, Guterres menekankan bahwa “pendudukan” yang dilakukan oleh Israel di wilayah yang berada di bawah operasi UNIFIL merupakan pelanggaran yang serius terhadap resolusi internasional tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan militer yang dilaksanakan oleh Israel di wilayah Lebanon ini berisiko besar terhadap keselamatan dan keamanan pasukan PBB yang bertugas di sana. Oleh karena itu, Guterres menegaskan bahwa Israel harus segera menghentikan tindakan-tindakan tersebut agar situasi tidak semakin memburuk.

Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, hanya pasukan militer Lebanon dan UNIFIL yang memiliki kewenangan untuk melakukan operasi di Lebanon selatan. Resolusi ini ditetapkan dengan tujuan untuk meredakan ketegangan antara Hizbullah dan Israel, serta memastikan stabilitas di wilayah yang rawan konflik tersebut. Guterres menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ini dapat menambah ketegangan dan berdampak buruk pada proses perdamaian di kawasan.

Kunjungan Guterres ke markas UNIFIL berlangsung menjelang tenggat waktu pada 26 Januari yang ditetapkan untuk implementasi penuh dari gencatan senjata yang tercapai pada 27 November. Gencatan senjata tersebut melibatkan kelompok perjuangan Lebanon, Hizbullah, dan rezim Israel, dengan tujuan mengakhiri kekerasan di wilayah tersebut. Guterres mengingatkan bahwa untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam gencatan senjata tersebut.

Lebih lanjut, Guterres menyampaikan bahwa komite pengawas yang terdiri dari perwakilan Lebanon, Israel, Prancis, Amerika Serikat, dan UNIFIL memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Komite ini juga bertugas memastikan bahwa kedua belah pihak tetap berkomitmen pada perjanjian yang telah dibuat, termasuk mematuhi gencatan senjata dan menghormati perbatasan yang telah ditetapkan. Guterres menegaskan bahwa PBB akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap situasi di Lebanon selatan dan akan bertindak sesuai dengan mandat internasional yang diberikan.

Penting untuk dicatat bahwa Lebanon selatan telah lama menjadi wilayah yang rawan konflik, dengan keterlibatan berbagai kelompok dan pasukan asing. Operasi militer yang dilakukan oleh Israel di wilayah ini, terutama yang melibatkan tindakan-tindakan di luar kewenangannya, telah memicu ketegangan baru di kawasan tersebut. Oleh karena itu, PBB mendesak agar semua pihak yang terlibat mematuhi hukum internasional dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk keadaan.

Dengan semakin mendekatnya batas waktu implementasi gencatan senjata, Guterres berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menciptakan perdamaian yang lebih stabil di Lebanon selatan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk PBB dan negara-negara besar, untuk memastikan bahwa situasi ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.