53 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan, Pemerintah Fokus pada Akses Pendidikan Merata

Terlintas – Sebanyak 53 unit Sekolah Rakyat telah dipersiapkan untuk diresmikan dan digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa jumlah usulan pendirian sekolah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, lebih dari 200 permohonan telah diterima, baik dalam bentuk bangunan yang bisa dimanfaatkan kembali maupun lahan kosong yang memerlukan pembangunan dari awal.

Dari total pengajuan tersebut, sebanyak 53 unit Sekolah Rakyat telah dinyatakan siap digunakan. Sebagian besar sekolah tersebut merupakan aset milik Kementerian Sosial yang akan difungsikan kembali untuk mendukung program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, masih terdapat 82 lokasi lain yang saat ini sedang dalam tahap asesmen awal guna menentukan kelayakan bangunan atau tanah yang bisa dimanfaatkan.

Proses asesmen dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab dalam memastikan kondisi bangunan serta lahan memenuhi standar kelayakan. Beberapa bangunan yang telah ada hanya memerlukan sedikit renovasi sebelum dapat difungsikan sebagai sekolah, sementara lainnya mungkin membutuhkan pembangunan baru. Diperkirakan, pembangunan tambahan ini akan dimulai pada tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah.

Dari sisi tenaga pengajar, perencanaan perekrutan guru telah mencapai tahap finalisasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertanggung jawab dalam memimpin satuan tugas yang akan mengoordinasikan proses seleksi tenaga pendidik. Selain itu, kurikulum untuk Sekolah Rakyat telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) bersama dengan Kemendikdasmen, guna memastikan bahwa metode pengajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Untuk menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Proses pendataan dilakukan guna mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di sekitar lokasi sekolah. Data ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam menentukan alokasi siswa, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Terkait dengan sumber pendanaan, program ini sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, melainkan akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada tahap awal, pembangunan sekolah lebih difokuskan pada pemanfaatan bangunan yang sudah ada. Dengan melakukan renovasi serta perluasan ruangan, sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat segera digunakan tanpa menunggu proses pembangunan baru yang memakan waktu lebih lama. Selanjutnya, mulai tahun 2025, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru dengan desain prototipe yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap akses pendidikan yang lebih merata dapat segera terwujud. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan.