Mendagri Dukung Program Rumah Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Terlintas – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menunjukkan dukungannya terhadap program rumah layak huni yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan ini disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi permukiman tidak layak huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada hari Senin. Tito menjelaskan bahwa kawasan Johar Baru sudah terbilang padat penduduk dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika kondisi ini tidak segera ditangani.

Dalam kesempatan tersebut, Tito berharap agar terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan permukiman yang dapat menciptakan kondisi yang lebih sehat bagi warganya. Ia menyarankan kepada masyarakat setempat untuk mempertimbangkan pembangunan rumah layak huni secara vertikal. Konsep pembangunan vertikal ini, menurutnya, lebih nyaman dan aman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dia menilai bahwa dengan struktur bangunan yang lebih kokoh, lingkungan yang lebih sehat dapat tercipta, dibandingkan dengan metode renovasi rumah yang hanya bersifat sementara.

Tito menjelaskan bahwa meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan pembangunan hunian vertikal, seperti peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan yang lebih bersih, namun perbaikan melalui program bedah rumah hanya memberikan perubahan sementara. “Bedah rumah bersifat temporer, karena struktur bangunan tidak berubah secara signifikan. Meski direnovasi, kondisi rumah mungkin akan kembali sama setelah beberapa tahun,” tambahnya. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif pembangunan vertikal, yang lebih menjanjikan bagi kelangsungan hidup yang lebih baik.

Namun, Tito juga menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat. Dia memahami bahwa banyak warga yang lebih memilih rumahnya untuk dibedah, dan hal ini dihargai meskipun ia tetap menawarkan pilihan lain yang lebih berdampak jangka panjang. “Jika masyarakat tetap menginginkan rumahnya dibedah, itu tidak masalah. Mungkin kami akan fokus ke daerah lain seperti di Jembatan Lima dan Palmerah, yang kemungkinan lebih terbuka terhadap konsep pembangunan vertikal,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan waktu seminggu bagi masyarakat untuk mempertimbangkan saran pemerintah mengenai pembangunan hunian vertikal. Ia meminta masyarakat untuk berpikir bijak karena kesempatan seperti ini mungkin tidak datang dua kali. Maruarar mengingatkan bahwa anggaran untuk program rumah layak huni ini sepenuhnya didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi, yang tidak melibatkan dana negara atau badan usaha milik negara maupun daerah.

“Program ini sepenuhnya didanai oleh CSR Yayasan Buddha Tzu Chi, dan masyarakat tidak akan dipungut biaya apapun, baik itu untuk renovasi maupun pembangunan rumah baru,” tegas Maruarar. Dengan demikian, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya, agar dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dan nyaman, tanpa beban biaya.

Program rumah layak huni ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dan tidak layak huni, dengan memberikan mereka akses kepada tempat tinggal yang lebih sehat dan aman untuk masa depan yang lebih baik.