PBB Galang Dana untuk Krisis Rohingya, Ancaman Kelaparan Mengintai

Terlintas – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama mitranya mengumumkan upaya pencarian dana sebesar 934,5 juta dolar AS (sekitar Rp15,47 triliun) guna membiayai penanganan krisis kemanusiaan Rohingya yang masih berlangsung di Bangladesh. Rencana ini ditujukan untuk mendukung hampir satu juta pengungsi Rohingya serta membantu lebih dari 390.000 warga Bangladesh yang terdampak di komunitas tuan rumah.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Bangladesh menerapkan rencana tanggapan dalam jangka waktu dua tahun. Langkah ini mencerminkan krisis yang semakin berkepanjangan serta kondisi kamp pengungsian yang terus memburuk.

Anggaran yang diajukan dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, menangani permasalahan gizi buruk, serta meningkatkan aspek keamanan di kamp-kamp pengungsian. Fokus utama dalam rencana ini meliputi pengembangan infrastruktur, penyediaan tempat tinggal yang lebih layak, serta program ketahanan guna mengurangi tingkat kerentanan pengungsi.

Selain itu, perluasan anggaran ini diharapkan dapat membantu mengatasi kasus malnutrisi akut, mengurangi risiko keamanan bagi para pengungsi, serta menjamin keberlanjutan akses terhadap bantuan pangan dan perlindungan di kamp-kamp pengungsian.

Lebih jauh lagi, rencana tersebut mencakup penyediaan peluang ekonomi bagi pengungsi, program pelatihan keterampilan, serta solusi tempat tinggal sementara untuk menutup celah pendanaan yang ada. Inisiatif ini juga bertujuan mendukung repatriasi sukarela dan memperkuat keamanan kamp melalui pelatihan bagi petugas penegak hukum serta peningkatan keterlibatan komunitas.

Situasi krisis semakin diperparah dengan masuknya sekitar 50.000 pengungsi baru yang melarikan diri dari kekerasan yang kembali pecah di Myanmar. Negara tersebut sebelumnya menjadi tempat di mana Rohingya mengalami tindakan genosida pada tahun 2017, sehingga mereka kini membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan secara mendesak.

PBB bersama mitranya mengingatkan bahwa tanpa dukungan finansial yang memadai dari komunitas internasional, distribusi makanan serta layanan penting lainnya berisiko mengalami pemotongan drastis. Tanpa adanya solusi politik yang berkelanjutan, krisis ini diperkirakan akan semakin memburuk dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan regional yang lebih luas.

Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Amy Pope, menegaskan bahwa situasi pengungsian yang telah berlangsung selama delapan tahun seharusnya tidak terjadi. Ia juga menyatakan bahwa jika pemotongan dana terus berlangsung, pengungsi Rohingya akan kehilangan akses terhadap makanan, perlindungan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi keamanan di kota Cox’s Bazar turut menjadi perhatian utama. Menurut Pope, pengurangan dana tanpa adanya solusi alternatif dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian di kalangan pengungsi.

Di sisi lain, Khalilur Rahman, yang menjabat sebagai perwakilan tinggi bagi penasihat utama dalam krisis Rohingya, mengungkapkan tekanan yang dirasakan Bangladesh akibat menampung lebih dari satu juta pengungsi. Ia juga menyerukan tanggung jawab yang lebih besar dari komunitas internasional untuk membantu meringankan beban tersebut.

Sementara itu, Kepala UNHCR, Filippo Grandi, menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang bagi krisis Rohingya hanya dapat ditemukan di Myanmar. Ia menyoroti pentingnya upaya perdamaian di negara bagian Rakhine, tempat asal mayoritas pengungsi Rohingya.

Grandi juga memperingatkan dampak serius dari kurangnya pendanaan, dengan menyebutkan lonjakan angka malnutrisi sebagai konsekuensi ketika Program Pangan Dunia (WFP) mengurangi distribusi jatah makanan. Ia menekankan bahwa terdapat hubungan langsung antara bantuan kemanusiaan dengan kelangsungan hidup pengungsi.

Krisis Rohingya masih jauh dari selesai, dan tanpa dukungan global yang cukup, jutaan nyawa tetap berada dalam ancaman.