Potensi Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis: Peluang dan Tantangan

Terlintas – Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika menilai bahwa penggunaan zakat sebagai sumber pembiayaan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dimungkinkan. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak serta ibu menyusui di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Ahmad Juwaini, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, menyampaikan bahwa zakat dapat digunakan untuk program seperti MBG selama pemanfaatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ahmad menekankan bahwa dana zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, memiliki ketentuan khusus terkait penyalurannya. Ia merujuk pada Surah At-Taubah ayat 60, yang mengatur bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat).

Delapan asnaf yang disebutkan dalam ayat tersebut meliputi fakir, miskin, gharim (orang yang memiliki utang), riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri), mualaf, fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (musafir), dan amil zakat (pengelola zakat). Ahmad menambahkan bahwa jika Program Makan Bergizi Gratis benar-benar ditujukan kepada golongan tersebut, penggunaannya dapat dipertimbangkan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam berdasarkan fikih Islam dan pendapat para ulama sebelum melibatkan dana zakat untuk program tersebut. Ahmad menyatakan bahwa zakat memiliki tujuan besar, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penggunaan zakat harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut Ahmad, salah satu alasan utama donatur menyalurkan zakat mereka melalui lembaga seperti Dompet Dhuafa adalah agar dana tersebut dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Ia menambahkan bahwa apabila lembaga zakat dilibatkan dalam program ini, lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada para muzaki (pemberi zakat).

“Dana zakat tidak hanya berfungsi untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat, tetapi juga memainkan peran penting dalam program pemberdayaan masyarakat yang berjangka panjang. Lembaga zakat harus memastikan pengelolaan dana zakat yang akuntabel agar sesuai dengan tujuan awal zakat, yaitu membantu mustahik (penerima zakat),” ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin juga mengusulkan agar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilibatkan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam keterangannya kepada wartawan setelah menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Sultan menyoroti sifat gotong royong yang menjadi bagian dari DNA masyarakat Indonesia. Ia menyarankan agar potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sultan menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, termasuk melalui pemanfaatan dana zakat. “Kenapa tidak kita manfaatkan potensi zakat yang luar biasa besar untuk mendukung program ini? Dengan melibatkan zakat, kita bisa memperluas jangkauan dan dampak dari Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Namun, usulan ini juga menuai tanggapan dari berbagai pihak yang mengingatkan perlunya diskusi dan kajian lebih lanjut. Muhammadiyah, misalnya, menilai bahwa penggunaan zakat untuk program semacam ini perlu didiskusikan lebih dalam untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Sebagai kesimpulan, potensi zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis memang ada, tetapi pelaksanaannya memerlukan kajian mendalam agar tetap sejalan dengan aturan fikih dan tujuan utama zakat. Dengan pendekatan yang tepat, program ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.